0
0
Penggunaan teknologi pengenalan wajah (Facial Recognition) oleh pemerintah dan sektor swasta meluas dengan cepat di Asia, memicu kontroversi besar terkait privasi dan etika. Teknologi ini digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari meningkatkan keamanan publik hingga memfasilitasi pembayaran cashless di toko ritel.
Di satu sisi, pendukung berpendapat bahwa teknologi ini adalah alat yang kuat untuk memerangi kejahatan, meningkatkan efisiensi bandara, dan mempercepat layanan publik. Di banyak Smart City Asia, kamera Facial Recognition adalah bagian integral dari sistem pengawasan kota.
Di sisi lain, kritikus khawatir bahwa meluasnya pengawasan ini mengarah pada pelanggaran privasi massal dan berpotensi disalahgunakan oleh pemerintah untuk tujuan pengawasan politik. Isu bias algoritmik, di mana teknologi mungkin kurang akurat pada kelompok etnis tertentu, juga menimbulkan kekhawatiran keadilan.
Regulator di Asia sedang berjuang untuk menyusun undang-undang yang tepat. Mereka harus menemukan keseimbangan antara memaksimalkan manfaat teknologi untuk keamanan dan kenyamanan publik, sambil melindungi hak-hak individu dari pengawasan yang tidak beralasan.
Penggunaan Facial Recognition di Asia meluas untuk keamanan dan layanan publik, tetapi memicu kontroversi serius terkait privasi, pengawasan massal, dan bias algoritmik, menuntut regulator untuk segera menyusun kerangka hukum yang etis dan transparan.
