0
0
Blockchain identik dengan dunia kripto, namun kini pemerintah di berbagai negara mulai melirik teknologi ini untuk urusan publik. Tujuannya jelas: meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Tapi, apakah ini solusi nyata atau hanya sekadar tren digital?
Estonia menjadi contoh sukses. Negara kecil di Eropa ini menggunakan blockchain untuk sistem administrasi publik, mulai dari kesehatan hingga catatan kependudukan. Hasilnya, birokrasi lebih efisien dan minim kecurangan.
Namun, tidak semua negara bisa dengan mudah mengadopsi blockchain. Infrastruktur digital yang lemah dan sumber daya manusia yang terbatas membuat implementasi sulit dilakukan di negara berkembang.
Selain itu, biaya awal untuk membangun sistem berbasis blockchain juga tidak kecil. Pemerintah harus menyiapkan anggaran besar, sementara manfaatnya belum tentu langsung terasa.
Kritikus menilai, blockchain dalam pemerintahan bisa menjadi alat pencitraan politik. Alih-alih benar-benar efektif, kadang hanya dipakai untuk menunjukkan bahwa pemerintah “melek teknologi”.
Meski begitu, potensi blockchain sangat besar. Dengan sistem yang terdesentralisasi, manipulasi data menjadi lebih sulit. Ini bisa memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Kesimpulannya, blockchain dalam pemerintahan adalah peluang sekaligus tantangan. Jika diterapkan dengan benar, ia bisa membawa revolusi transparansi. Namun, tanpa keseriusan, ia hanya akan menjadi tren digital tanpa substansi.
