0
0
Isu Kebebasan Berpendapat di Asia Tenggara masih menjadi topik sensitif dan sumber sorotan internasional. Meskipun banyak negara menganut sistem demokrasi, implementasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), khususnya kebebasan berekspresi dan pers, seringkali berada di bawah tekanan.
Sorotan utama tertuju pada penggunaan undang-undang siber dan regulasi terkait disinformasi yang ketat. Di beberapa negara, undang-undang ini rentan disalahgunakan untuk membatasi kritik terhadap pemerintah atau lembaga negara, yang berdampak pada aktivis, jurnalis, dan warga sipil biasa.
Pembatasan ini juga meluas ke ranah digital, di mana sensor internet dan pemblokiran konten menjadi alat untuk mengontrol narasi publik. Hal ini menciptakan iklim ketakutan (chilling effect) yang menghambat partisipasi politik dan diskusi kritis yang sehat.
Meskipun demikian, gerakan masyarakat sipil dan organisasi HAM regional terus berupaya mendorong reformasi hukum dan meningkatkan kesadaran publik. Peran organisasi antar-pemerintah, seperti ASEAN, menjadi penting untuk mendorong dialog dan adopsi standar HAM internasional yang lebih tinggi di kawasan ini.
